Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat kerja dengan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, Rabu, 3 April 2024, Dalam rangka pelaksanaan fungsi Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat kerja dengan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan topik pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Rapat ini berlangsung di Ruangan rapat Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di lantai IV Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Rapat dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Ir. Mursyidah Aminy, MT dan didampingi oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2024.

Banjarbaru, Selasa, 2 April 2024, Dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2024 di Aula Dinas, Dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan PK RTLH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Ir. Mursyidah Aminy, MT, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2024. Serta diskusi permasalahan ataupun kendala-kendala yang ada terhadap percepatan pencapaian target.

Rapat ini dihadiri Kepala Bidang Perumahan, Kepala Bidang Pengembangan Permukiman, Kepala Seksi pada Bidang Perumahan dan Pengembangan Permukiman dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan serta Tim Pendataan RTLH.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 di Kab Hulu Sungai Utara.

Amuntai, Kamis, 28 Maret 2024, Sebagai tindak lanjut bantuan RTLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) di Kab. Hulu Sungai Utara. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Ir. Mursyidah Aminy, M.T. didampingi Sekretaris dan Kepala Bidang Pengembangan Permukiman serta Tim Teknis RTLH melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat kondisi progress pelaksanaan pembangunan peningkatan RTLH Provinsi Kalimatan Selatan di lokasi Paliwara dan Pelampitan Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Program bantuan RTLH merupakan satu cara untuk mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban didukung oleh Tenaga Fasilitator Lapangan melaksanakan tugas pendampingan dalam meningkatkan motivasi dan peran serta masyarakat.

Semoga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) Provinsi Kalimantan Selatan bermanfaat dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menerima Audiensi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kementerian PUPR.

Banjarbaru, Selasa, 26 Maret 2024, Bertempat di Aula Dinas, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menerima Audiensi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kementerian PUPR,  Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan Kerjasama pelaksanaan program kegiatan layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan kegiatan Klinik Rumah Swadaya (KRS) melalui pemberian layanan informasi, konsultansi dan bantuan teknis rumah swadaya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni secara swadaya. Diharapkan melalui audiensi ini dapat meningkatkan kerjasama pelaksanaan program kegiatan layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kepala seksi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kajian Ramadhan.

Banjarbaru, Jumat, 22 Maret 2024, Dalam rangka memanfaatkan momentum Bulan Ramadhan 1445 H, untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kualitas diri dengan memperbanyak amalan – amalan di bulan suci ramadhan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kajian Ramadhan dengan tema “Amalan-amalan di bulan Ramadhan”, berlangsung di Aula Dinas.

Kajian tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Karyawan/karyawati dilingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan serta Dharma Wanita Persatuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengundang Ustad H. Rahmat penceramah yang membahas amalan-amalan di bulan suci Ramadhan.

Dilanjutkan penyerahan bingkisan Ramadhan oleh Kepala Dinas dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Modul Kerja Kegiatan RTLH Tahun 2024.

Banjarbaru, Kamis, 7 Maret 2024, Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi korban bencana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Modul Kerja Kegiatan RTLH dengan 11 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 di Fave Hotel Banjarbaru.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Ir. Mursyidah Aminy, M.T yang dalam arahan dan sambutannya mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi korban bencana yang tepat sasaran, tepat prosedur, tepat waktu, tepat penggunaan/pemanfaatan dan tepat pelaporan.

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi korban bencana adalah fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa bantuan Pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bagi korban bencana. Bantuan stimulan ini dimaksud untuk mendorong MBR guna membangun sendiri rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat dan aman. Bantuan ini merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk baik berupa tambahan dana, tenaga kerja, maupun pendukung lainnya.

Diharapkan melalui kegiatan ini peserta dapat memahami modul petunjuk teknis kegiatan perbaikan RTLH, dan mampu mengimplementasikan di lapangan dalam pelaksanaan RTLH agar tepat waktu dengan menjaga kualitas, mengetahui kendala dan permasalahan yang ada pada pelaksanaan RTLH.

Acara dilanjutkan dengan pelatihan tata cara penginputan usulan RTLH melalui aplikasi Si-Imah.

Kegiatan ini dihadiri unsur Dinas Perkim 13 Kab/Kota se-Kalsel, Kepala Desa 11 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Konsultan serta Fasilitator Lapangan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Pemenuhan Data Indikator Penertiban BMD pada PSU Perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Banjarbaru, Rabu, 6 Maret 2024, Dalam rangka pembahasan dan pemenuhan data PSU Perumahan yang kewenangannya ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten/Kota, termasuk dalam sub indikator penertiban PSU dalam pelaksanaan monitoring center for prevention (MCP) KPK Tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Pemenuhan Data Indikator Penertiban BMD pada PSU Perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas.

Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka pemenuhan data PSU perumahan kewenangan Kab/Kota serta pelaksanaan monitoring center for prevention (MCP) KPK Tahun 2024, tahapan untuk memenuhi MCP KPK yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset dan penertiban Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, profesional dan berintegritas. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan capaian skor MCP Pemerintah Daerah dapat meningkat.

Kegiatan ini dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perkim 13 Kab/Kota se-Kalimantan Selatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman se-Kalsel Tahun 2024.

Banjarmasin, Senin 4 Maret 2024, Dalam rangka membangun sinergitas tahun 2024 dan rencana kerja untuk tahun 2025i, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 di hotel Rattan Inn Banjarmasin.

Rapat ini di buka secara resmi oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Ir. Mursyidah Aminy, M.T. Dalam arahan dan sambutannya mengatakan tujuan dari rapat koordinasi ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi dan penyelarasan rencana program bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025.

Saat ini kebutuhan tempat tinggal yang layak masih tinggi, terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam mencapai target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di provinsi kalimantan selatan, antara lain penyediaan rumah bagi MBR sebagai upaya menurunkan angka backlog, peningkatan kualitas RTLH dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas sebagai upaya menurunkan tingkat kawasan kumuh permukiman.

Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota untuk menghindari terjadinya overlapping program demi mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemaparan materi dilakukan oleh Bapak Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dengan materi tentang Keterpaduan Pembangunan Perumahan Berserta PSU di Prov. Kalsel, Ibu Ira Lubis, S.T.,MIDP dari Kementerian PPN/Bappenas dengan materi tentang Rancangan Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Ibu Anisa Murni, S.T dari Bapedda Prov. Kalsel dengan materi tentang Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk memberikan pemahaman kepada peserta di lakukan Desk yang mencakup kelengkapan usulan dan proposal permohonan yang akan dituangkan dalam nota kesepakatan hasil rapat teknis yang disetujui dan ditandatangani oleh perwakilan tiap Kab/kota yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program demi mewujudkan percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kegiatan Aksi Bersih Dilingkungan Kantor.

Banjarbaru, Jumat 23 Februari 2024, menindak lanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 Februari 2024 Nomor : 600.4.15/00380/DLH/2024 Tentang Aksi Bersih Perkantoran dalam rangka Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kegiatan Aksi Bersih Dilingkungan Kantor.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kesadaran dan kepedulian pegawai ASN dan Non ASN tentang pentingnya meningkatkan kenyamanan dilingkungan kantor guna meningkatkan kinerja OPD dan untuk mewujudkan rasa tanggung jawab bagi setiap pegawai dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan terhadap perlunya menjaga lingkungan serta pengurangan dan pengendalian sampah plastik sebab dengan lingkungan yang bersih dan sehat maka suasana tempat kerja akan terasa nyaman.