Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Perumahan, Disperkim Gelar Rakoor.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Infrastruktur Perumahan se Kalimantan Selatan di Novotel Banjarbaru Senin (3/2/2020). Dalam rapat tersebut, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel Syaiful Azhari, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto, Kadis Perkim Kalsel, Bappeda, Kadis PUPR Kalsel, Kepala Dinas Perkim Kab./Kota.

Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Syaiful Azhari mengatakan Pertemuan kali ini dimaksudkan dapat menggali permasalahan dan menyerap aspirasi sehubungan dengan tingginya pertumbuhan akan pembangunan infrastruktur perumahan di Kalsel dan juga untuk menyamakan persepsi gerak dan langkah mulai dari tahap perencanaan, pengusulan hingga implementasi lingkup infrastruktur bidang perumahan yang dibiayai oleh APBN. “Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar setiap warga negara indonesia. Karena mereka berhak hidup sejahtera lahir dan batin terutama untuk menadapatkan lingkungan yang baik dan berhak untuk bertempat tinggal atau mendapatkan hidup yang layak,” ujarnya

Untuk itu, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kalsel tidak terlepas dari peran pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam meningkatkan kawasan perumahan tidak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 total berjumlah 11.108 unit rumah.

Sementara itu, Rifqinizamy Karsayuda selaku Komisi 5 DPR RI mengatakan Kalsel akan mendapatkan kouta bedah rumah 4.500 dan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp78, 7 miliar.

“Anggaran bedah rumah, bersumber dari Kementerian PUPR dan langsung diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan bedah rumah. Nanti akan ada fasilitator. Satu fasilitator akan mengawasi atau membangun rumah 30 kepala keluarga,” ujarnya. Oleh sebab itu, saya mengumpulkan seluruhkan Kadis Perkim se-Kalsel. Mereka wajib mengawasi realisasi program bedah rumah tersebut.
“Ini yang akan kita tata hari ini. Bahkan kita targetkan tahun depan bantuan bedah rumah mencapai 6-7 ribu rumah,” tuturnya Disisi lain Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto mengatakan pertemuan ini akan mensinergikan dan memajukan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota “Jadi pertemuan ini merupakan wadah bagi kami dalam rangka shering pengalaman dan meningkatkan koloborasi antara pelaku pembangunan. Karena perumahan itu tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disemua pihak harus bisa bersama-sama berkoloborasi untuk meoptimalkan agar penyediaan perumahan layak huni bisa ditingkatkan,” tungkasnya